Welcome to Basecom Analysis, Please Leave Your Comment Alamat. Jl. Sunan Ampel Kedung malang Purwokerto CP. 081226944797

Sabtu, 31 Desember 2011

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN ATAS PELAYANAN TABUNGAN (FUNDING) PADA PT. BANK XX


BAB I
PENDAHULUAN
A.       Latar Belakang Masalah
Pelayanan adalah faktor penting dan utama dalam sebuah usaha di bidang jasa, di mana para pelanggan akan merasa puas apabila mereka memperoleh pelayanan yang baik Akan tetapi para pelanggan akan pergi apabila pelayanan yang diberikan tidaklah memuaskan. Selain itu dengan didukung fasilitas yang lengkap dan memenuhi syarat serta harga yang terjangkau, maka tentulah hal tersebut akan membuat konsumen merasa terpuaskan. Dengan adanya integrasi unsur-unsur tersebut tentu akan menjadi kunci keberhasilan perusahaan jasa untuk meningkatkan informasi, membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan.
Menurut Sofyan Assori (2003) pelayanan adalah seluruh kegiatan yang membuat pelanggan secara mudah mencapai atau memenuhi kepentingannya”. Dari definisi tersebut memiliki pengertian bahwa dengan pelayanan yang baik maka dapat membuat konsumen atau pelanggan merasa puas dan dapat mencapai atau memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan.
Tujuan dari sebuah bisnis adalah menciptakan para pelanggan yang puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, diantaranya hubungan antar perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan memberikan rekomendasi yang baik dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 2002).
Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan  adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Sementara itu Kotler (2001), berpendapat bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.
Dalam era perdagangan bebas setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dankeinginan konsumen serta berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat bersaing dan menguasai pasar. Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan (Tjiptono, 2002).
Kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja actual yang dirasakannya setelah pemakaian (Rangkuti, 2002). Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga dan faktor faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi kualitas jasa, yaitu: bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) , empati (empathy).
PT. Bank XX yang bergerak dalam sektor perbankan dituntut memahami perilaku pelanggan terhadap jasa yang diberikan. Apakah pelanggan merasa puas akan jasa pelayanan yang diberikan PT. Bank XX. Keadaan ini dijadikan landasan berfikir bagi PT. Bank XX untuk memberikan jasa pelayanan perbankan yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan.
Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa), sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk. Tujuan utama jasa pelayanan di bidang transportasi dalam memberikan pelayanan adalah tercapainya kepuasan pelanggan yang ditandai dengan berkurangnya keluhan (complain) dari para pelangggan. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul analisis kepuasan pelanggan atas pelayanan FUNDING “ tabungan” pada PT. Bank XX)

ANALISIS HUBUNGAN TARIF PULSA PHONE SELULER DENGAN VOLUME PENJUALAN KARTU PERDANA ESIA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LABA

I.  PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat saat ini, nyata berdampak positif pada kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan kemajuan pesat dalam dunia ilmu pengetahuan dan tekonologi, bidang telekomunikasi juga  mengalami kemajuan yang cukup pesat. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang dianggap mampu membantu hidup manusia
Perkembangan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri  telekomunikasi dan informasi di tanah air sudah semakin maju, Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan telekomunikasi  seperti Indosat, Telkomsel, XL, Flexi, Esia. Mereka memasarkan produknya tidak hanya di kota-kota besar saja, di daerah-daerah juga bermunculan cabang-cabang untuk mendukung penjualannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat  telah memunculkan persaingan yang kompetitif  yaitu berupa perang tarif.
Menurut Sarwoto (2010) Direktur Utama Telkomsel, dampak perang tarif mulai dirasakan operator telekomunikasi. Apalagi saat menghadapi krisis keuangan global dan tingginya depresiasi rupiah. Biaya operasional mengalami peningkatan hingga dua digit, sementara pertumbuhan pendapatan hanya satu digit.
Sebagai contoh peraturan dalam tarif bayar, dimana tarif maksimum nya yakni 140 persen diatas tarif pasca bayar. Masih ada lagi pengaturan tentang biaya airtime yang menurut Keputusan Menteri no. 27/1998 yang menyatakan biaya airtime untuk peak hour Rp 406,- dan off peak hour Rp 325,-. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu komponen interkoneksi yang memainkan fungsi sebagai penghubung ke Stasiun Telepon Bergerak Selular (STBS) antar operator, dan Public Switched Telephone Network (PSTN) Telkom.
Jika peraturan dilanggar tentu akan ada sanksi, dan rasanya belum ada yang berani hingga kini, malah dengan persaingan yang semakin sengit, apalagi ditambah dengan masuknya fixed wireless CDMA maka tarif seluler cenderung dapat turun, Ini sangat mengkhawatirkan, sebab fixed wireless memiliki kemampuan mobile dengan tarif lokal. Sedangkan komponen tarif jasa data, seperti SMS, dan value added service pricing nya diserahkan pada mekanisme pasar.
Kemudian terdapat komponen biaya tarif yang didasarkan pada overhead cost. Komponen yang ini tidak diatur oleh pemerintah, misalkan seperti biaya operasional yang harus dilakukan, seumpama penambahan, dan perawatan jaringan BTS. Biaya overhead tidak bersifat transaparant sebab merupakan rahasia perusahaan yang memang dilindungi dalam Undang-Undang perusahaan. Sementara Indah Suksmaningsih, ketua YLKI mengatakan memang seluler bukan produk publik, namun menurut Indah seyogyanya pemerintah mendorong agar operator lebih transparan, termasuk soal overhaed cost, mengingat jumlah penggunanya semakin banyak.

Jumat, 30 Desember 2011

PERSEPSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA MENGENAI KUOTA 30 PERSEN PEREMPUAN DI PARLEMEN (STUDI DI KABUPATEN PURBALINGGA)


A.     Latar belakang Masalah
Perempuan dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan, terutama di negara negara  berkembang. Hal ini karena di negara berkembang masih ada budaya yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan perempuan berkisar dalam lingkungan keluarga seperti mengurusi suami, anak-anak, memasak dan segala pekerjaan rumah tangga. Sementara politik selalu digambarkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan  “power” atau kekuasaan (Ihromi, 1995: 483), bidang yang erat dengan dunia laki-laki dan “tabu” dimasuki oleh perempuan. Sosialisasi di dalam keluarga dan masyarakat, selama berabad-abad telah menempatkan perempuan di luar masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan
Dari segi yuridis, kesetaraan laki-laki dan perempuan, baik di muka hukum dan pemerintahan, memang dijamin UUD 1945, namun realitasnya hingga kini kesetaraan itu tidak pernah tercapai. Kebijakan politik Orde Baru justru meminggirkan perempuan dari posisi-posisi politik yang strategis dalam pengambilan keputusan. Akibatnya sebagian besar produk kebijakan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam persoalan hukum, sosial dan budaya yang mempengaruhi representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan dalam masyarakat kita, laki-laki  mendapat tempat sebagai figur sentral. Dengan demikian laki-laki mendapat kesempatan luas berkiprah di wilayah pubik, sedangkan perempuan yang berpredikat sebagai ibu rumah tangga cukup beraktivitas di wilayah domestik.
Representasi perempuan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih sangat minim. Di lembaga legislatif,  anggota DPR RI periode hasil pemilu 2004 hanya 11,7 persen  atau 64 orang dari 550 orang. Tahun 2009 menjadi 14,6 persen atau 82 dari 560 orang. Total kursi di DPRD Jawa Tengah untuk keterwakilan perempuan adalah 21 orang dari 100 anggota dewan, yang berarti 21 persen dari keseluruhan anggota legislatif tahun  2009-2014. Pada periode sebelumnya 15 persen (2004-2009).
Pencantuman ketentuan jaminan keterwakilan perempuan telah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Ketentuan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.UU No 39/1999 dan No 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga mengakui pentingnya jaminan keterwakilan perempuan. Secara eksplisit Pasal 46 UU No 39/1999 menyatakan “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang di tentukan.
Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.UU RI No.12 Tahun 2003 tentang pemilu, anggota DPR, DPD,dan DPRD dalam pasal 65 ayat 1 menyatakan “setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan sekurang-kurangnya 30 persen . Berikut jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten di Karsidenan Banyumas
Tabel 1. Daftar Anggota Dewan di DPRD Kabupaten Karsidenan Banyumas
No
Kabupaten
Laki-laki
Perempuan
Total
Prosentase Perempuan
1
Kabupaten Banyumas
41
9
50
18,00%
2
Kabupaten Cilacap
42
8
50
16,00%
3
Kabupaten Purbalingga
35
10
45
22,22%
4
Kabupaten Banjarnegara
43
7
50
14,00%

Dengan adanya “jumlah minimal” berupa angka strategis 30 persen dari perempuan untuk dicantumkan oleh tiap partai politik pada dafrtar calon tetap dalam aturan yang memungkinkan kandidat perempuan dapat terpilih melalui pemilu. Peran serta perempuan diharapkan bisa lebih besar dan memberikan kontribusi yang nyata di anggota legislatif. Selain itu didesakkan pula agar angka strategis ini juga diterapkan dalam proses rekruitmen dalam partai yang mensyaratkan adanya kriteria pemilikan yang adil gender dan transparan serta dapat diukur seperti tercantum dalam AD/ART partai politik.
Hal seperti ini ditempuh, karena tanpa jumlah yang signifikan, perempuan tetap tidak akan pernah dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang punya dampak luas. Pemilu, meskipun bukan solusi, tetapi merupakan cara yang sama untuk menciptakan peluang bagi perubahan. Lewat pemilu, dipilih wakil-wakil yang akan duduk di parlemen yang akan bertugas membuat kebijakan. Calon-calon atau kandidat yang akan menjadi anggota parlemen berasal dari partai politik. Dengan demikian, UU Politik juga merupakan instrument strategis, pencantuman angka 30 persen kandidat perempuan untuk dicalonkan sebagai pengurus parpol, sehingga mereka dapat ikut menentukan kandidat untuk dicalonkan sebagai calon legislatif.
Kuota 30 persen perempuan sudah diberlakukan di Indonesia dan setiap wilayah punya karakteristik sendiri dalam penerapan aturan ini, salah satunya di Kabupaten Purbalingga.   Saat ini perempuan anggota Lembaga di Kabupaten Purbalingga untuk periode tahun 2004-2009 berjumlah  10 orang 22,22 persen dari keseluruhan jumlah anggota legislatif sebesar 45 orang. Jumlah perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Purbalingga masih kurang dari kuota 30 persen. Oleh karena itu, sekiranya perhatian pada proses pencalonan anggota legislatif oleh partai politik sangat menarik untuk dikaji atas tidak terpenuhinya kuota 30 persen bagi perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Purbalingga.
B.      Perumusan Masalah
“Bagaimana persepsi dan sikap anggota DPRD Kabupaten Purbalingga mengenai kuota 30 persen perempuan di pencalegan?”

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SKI DENGAN METODE MIND MAP (STUDI KELAS VIII A MTS RAUDLATUL HUDA ADIPALA CILACAP


A.     Latar Belakang Masalah
Sekolah merupakan wadah bagi anak untuk belajar, memperoleh ilmu pengetahuan serta mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan yang ada dalam diri mereka. Pada masa ini pendidikan sangatlah penting demi tercapainya pembangunan dan manusia terpelajar. Pendidikan adalah hak setiap warga Negara yang harus dipenuhi. Pendidikan dinegara ini terjadi melalui 3 tahapan, tingkat dasar, menengah, dan atas. Pendidikan adalah pemberian pengetahuan yang diperoleh seseorang dan terletak disuatu lembaga.
Kesuksesan dalam pendidikan terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, salah satunya adalah guru sebagai pendidik. Sehubungan dengan hal itu, guru sebagai pendidik merupakan salah satu unsur dalam pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan. Sebagai pendidik yang selalu berkecimpung dalam proses belajar mengajar pastilah menginginkan proses belajar yang efektif dan efisien, Maka dari itu penguasaan materi saja tidaklah cukup, seorang guru harus menguasai berbagai strategi pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
Pendidik harus pandai memilih dan menggunakan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kedudukan metode itu sendiri antara lain pertama, metode sebagai alat ekstrinsik, maksudnya adalah dengan menggunakan metode yang tepat dan bevariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kedua, metode sebagai strategi dalam proses pembelajaran, maksudnya bahwa seorang pendidik (guru) harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien dan dapat mengena pada tujuan yang diharapkan. Ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan, maksudnya adalah tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan tercapai jika terdapat salah satu komponen belajar yang tidak dipergunakan, diantaranya adalah komponen metode. Dari sini dapat dilihat bahwa peran seorang guru sangat dibutuhkan karena guru tidak hanya mengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, organisator, dan sebagai sumber[1].
Mengarah pada Mata Pelajaran Agama, sekarang banyak siswa yang kurang memperhatikannya, bahkan kurang dianggap penting oleh sebagian peserta didik, hal ini disebabkan karena mereka sudah terjangkit ilmu umum yang saat ini mendapat perioritas utama. Padahal sebenarnya antara ilmu agama dan ilmu umum diperlukan suatu keseimbangan. Untuk itu perlu diterapkan suatu cara untuk meningkatkan hasil dan motivasi siswa untuk lebih menyukai pelajaran agama. Dalam hal ini terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh guru agama agar siswa menyukai Mata Pelajaran Agama Islam. Salah satunya dengan mengguanakan metode yang dapat menarik hasil belajar siswa dan dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan. Untuk mendorongan peserta didik lebih tertarik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, disini peneliti menggunakan salah satu metode pembelajaran berupa Mind Map dengan harapan dapat mengubah cara belajar menjadi lebih menarik, menyenangkan dan tidak membosankan.
 Pengguanaan Mind Map ini ditujukan agar siswa memiliki prestasi belajar yang tinggi terhadap Mata Pelajaran Perdidikan Agama Islam khususnya pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Prestasi belajar sangat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Seseorang yang belajar penuh akan menguntungkan kegiatan belajar itu sendiri, sebab belajar akan terasa lebih menyenangkan dan menarik[2]. Jika terjadi seperti itu maka apapun yang dipelajari akan terasa mudah untuk dipahami dan diingat dan tidak mudah untuk dilupakan. Seperti yang kita ketahui sekarang adalah sistem pembelajaran guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang sampai sekarang masih banyak kita temukan mereka masih menggunakan sistem pembelajaran tradisional (metode ceramah) yang menyebabkan siswa cepat bosan. Dengan kata lain, siswa sulit untuk menerima pelajaran yang disampaikan. Jika hal ini terjadi maka hasil belajar siswa akan menurun serta mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai sepenuhnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar SKI Dengan Metode Mind Map (Studi Kelas VIII A MTs Raudlatul Huda Adipala Cilacap Tahun Ajaran 2010/2011”.

B.      Rumusan Masalah
Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sekarang kita temukan, masih menggunakan metode pembelajaran tradisional (metode ceramah) yang menyebabkan siswa cepat bosan. Dengan kata lain, siswa sulit untuk menerima pelajaran yang disampaikan. Jika hal ini terjadi maka prestasi belajar siswa akan menurun serta mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai sepenuhnya. Mind Map atau pemetaan pikiran adalah merupakan salah satu teknik mencatat tinggi, informasi yang berupa materi pelajaran yang diterima siswa dapat diingat. Pemetaan pikiran merupakan cara mencatat yang efisien dengan diawali satu kata kunci yang semakin banyak melahirkan beberapa cabang yang bersangkutan. 
Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode yang dipergunakan guru dalam pembelajaran kurang variatif
2. Belum tercapainya hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran
3. Proses pembelajaran cenderung terpusat pada guru.
4. Hasil belajar dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam rendah
Apakah dengan metode Mind Map dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Raudlatul Huda Adipala Cilacap?
C.     Pembatasan dan Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, dan memperhatikan permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada usaha guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan Mind Map pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Raudlatul Huda Adipala Cilacap.
D.     Tujuan Penelitian
Untuk mendiskripsikan usaha guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan Mind Map pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Raudlatul Huda Adipala Cilacap.


[1] N.K Roestiyah, Masalah-masalah Ilmu Keguruan (Jakarta : Bina Aksara, 1982), hlm. 45
[2] Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 59